Kawasan Berikat

kawasan berikat
Kawasan Berikat dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang diawasi oleh pihak pabean karena didalamnya ditimbun barang impor yang kewajiban pabeannya belum sepenuhnya diselesaikan. Barang impor sejak dibongkar di kawasan pabean hingga jelas penyelesaian ekspornya, atau dipindahtangankan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDPP). Oleh karena barang yang berada di dalam Kawasan Berikat dibawah pengawasan pabean, semua kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari atau ke Kawasan Berikat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak pabean.

Barang impor dalam kondisi raw materials yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk diolah diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak saat diimpor. Barang yang masuk KB atau Kawasan Berikat tidak ada kontribusinya bagi penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena tidak dipungut bea masuk. Dalam konteks ini, fungsi pabean ialah sebagai fasilitator terhadap industri agar industri dalam negeri berkembang. Fasilitas KB diberikan kepada lembaga yang mengimpor barang untuk diproduksi dengan tujuan distribusi ekspor.

Fasilitas penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tersebut tidak hanya diberikan atas barang/bahan yang akan diproses produksi, tetapi juga atas barang modal berupa peralatan untuk pembangunan/konstruksi Kawasan Berikat, mesin-mesin, dan peralatan kantor. Fasilitas ini juga tidak dipungut pajak berupa PPn dan PPn.BM penyerahan dalam negeri; seperti permasukan dan pengeluaran barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDPP). Barang produksi Kawasan Berikat disamping untuk diekspor ke luar daerah pabean, juga ditujukan untuk:

  1. Kawasan Berikat lainnya, untuk proses lebih lanjut
  2. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
  3. Pengusaha di Kawasan Bebas (free trade zones)
  4. Dijual ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDPP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dissebutkan bahwa Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu untuk digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

Fasilitas Kawasan berikat diberikan terhadap industri yang telah berstatus sebagai Kawasan Berikat. Pengusahan yang melakukan kegiatan pengusahaan KB disebut Pengusaha Kawasan Berikat atau Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB). Untuk memperoleh fasilitas Kawasan Berikat, pengusaha industri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai melaui Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat. Berkas-berkas untuk keperluan fasilitas KB ini antara lain salinan Nomor Induk Kepabeanan (NIK), NPWP, izin usaha, dan izin terkait lainnya, peta lokasi, serta mengisi daftar isian yang telah diatur oleh Direktoral Jenderal Bea dan Cukai no. 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat. Alur yang dilalui dalam pengajuan fasilitas KB sebagai berikut

Setelah pemohon mengajukan berkas-berkas, Kepala Kantor Bea dan Cukai akan meneliti berkas permohonan tersebut dan melakukan survey lapangan. Dalam waktu paling lambat 15 hari, Kepala Kantor Bea dan Cukai meneruskan permohonan disertai rekomendasinya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja, Dirjen Bea dan Cukai berdasarkan rekomendasi Kepala Kantor, memutuskan status permohonan apakah ditolak atau diterima dihitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Jika status permohonan diterima, sebelum memulai kegiatan Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi dengan melampirkan:

  1. Saldo awal barang modal dan peralatan perkantoran
  2. Saldo awal persediaan raw materials, work-in-process goods, finished goods

Lokasi Kawasan Berikat harus berada di kawasan industri. Namun, ada beberapa pengecualian diberikan terhadap Kawasan Berikat yang berada di kawasan budi daya. Industri Kawasan Berikat yang berada di lokasi budi daya antara lain dapat berupa industri kelapa sawit/CPO, industri pertambakan udang, industri semen, dan sebagainya. Luas lokasi kawasan budidaya tersebut paling sedikit 10.000 m2 dan boleh ada lebih dari satu Kawasan Berikat.

Semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *