Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ( KITE )

kemudahan impor tujuan ekspor kite
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE adalah bagian dimana pertama kali saya bertugas sebagai pegawai bea dan cukai di Kanwil VII Surabaya, dulu !!. Sekarang Jawa Timur pecah menjadi dua Kanwil yaitu Surabaya dan Malang.

Pengertian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE yaitu sebuah fasilitas pembebasan bea masuk dan PPn impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor.

Fasilitas lain dari KITE yaitu pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang, dan hasil produksinya diekspor.

Bea masuk ialah bea masuk tambahan seperti bea masuk anti-dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan.

Industri yang hasil produksinya ditujukan untuk diekspor dapat menggunakan salah satu fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk atas barang atau bahan yang diimpornya.

Pemberian fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor bukan satu-satunya faktor untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Akan tetapi fasilitas tersebut merupakan sebuah cara insentif atau penanggulangan bagi industri untuk menekan cost sehingga indutri dapat tumbuh berkembang.

Fasilitas KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor diberikan terhadap barang impor yang masuk daerah pabean.

Lantas, bedanya dengan Kawasan Berikat (KB) ialah fasilitas KB diberikan kepada lembaga yang mengimpor barang untuk diproduksi dengan tujuan distribusi ekspor, sementara KITE diberikan kepada barang itu sendiri.

Bentuk Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) semula dikenal sebagai “drawback system”. Barang impor dalam kondisi raw materials yang telah dibayar bea masuknya setelah menjadi produk finished goods diekspor ke luar daerah pabean. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 253 dan 254/PMK.04/2011 dijelaskan bahwa impor barang untuk diolah lalu diekspor kembali, mendapat pembebasan dan pengembalian (restitusi) bea masuk.

Prinsip kepabeanan Indonesia adalah semua barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk (pasal 2 Undang-undang Kepabeanan). Namun, kewajiban pelunasan bea masuk terjadi jika barang impor tersebut diimpor untuk dipakai. Maksud dari impor untuk dipakai adalah:

  1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai
  2. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

(pasal 10B Undang-undang Kepabeanan).

Dalam fenomena barang impor untuk keperluan proses pada fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), barang tersebut tidak diimpor untuk dipakai melainkan diimpor untuk diekspor kembali. alur barang impor dalam fasilitas KITE diilustrasikan sebagai berikut:

Syarat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Fasilitas pembebasan maupun pengembalian bea masuk (restitusi) dapat diberikan kepada badan usaha yang telah memperoleh NIPER (Nomor Induk Perusahaan) Pembebasan, atau NIPER Pengembalian. Untuk memperoleh NIPER, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik badan usaha yang bersangkutan. Berkas-berkasi yang dilampirkan untuk permohonan antara lain:

Salinan NIK, izin usaha, salinan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi atas gudang penimbunan raw materials, pabrik tempat proses produksi, dan gudang penimbunan barang Hasil Produksi. Disamping itu juga melampirkan daftar badan usaha penerima sub kontrak dan daftar rencana Hasil Produksi dan Raw Materials.

Berikut adalah diagram alur perizinan NIPER dalam KITE

Proses yang esensial dalam alur diatas adalah peninjauan lapangan oleh Kepala KWBC/KPU. Peninjauan tersebut merupakan dasar pengambilan status permohonan ditolak atau diterima. Waktu yang diberikan paling lambat 45 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Pada implementasinya, penetapan NIPER pembebasan atau pengembalian (restitusi) ditentukan berdasarkan profilling pengusaha. Kategori pengusaha sangat baik dapat memperoleh NIPER pembebasan, sementara kategori pengusaha baik dapat memperoleh NIPER pengembalian. NIPER berlaku sampai dengan perusahaan tidak lagi memanfaatkan fasilitas KITE, dicabut karena terbukti melakukan tindak pidana, atau telah dinyatakan pailit maka tidak dapat diberikan NIPER selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penetapannya.

Walaupun terkesan sama, fasilitas KB dan KITE memiliki regulasi yang berbeda. Pada KITE, tempat penimbunan barang dapat dilakukan di dalam kawasan pabean atau di luar. Namun, semua barang/raw materials yang ditimbun di luar kawasan pabean tidak diawasi langsung oleh pihak pabean. Selain itu, hasil produksi perusahaan dengan fasilitas KITE 100% harus diekspor, kecuali barang reject/rusak.

Semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *