Ketentuan Bea Cukai Untuk Impor Barang Kiriman Dari Luar Negeri

Lahirnya internet memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam perkembangan perdagangan internasional yang ditandai dengan maraknya impor barang kiriman. Saat ini seorang anak desa sebut saja Ayu bisa dengan sangat mudah melakukan transaksi jual beli lintas negara hanya dengan hp dan koneksi internet.

Dengan hanya memainkan kedua jempol tangan di layar smartphonenya, Ayu bisa membeli sebuah casing hape di online shop favouritnya. Setelah dilakukan pelunasan, pihak penjual akan mengirimkan barang pesanan ke rumah Ayu. Setelah beberapa hari/minggu menuggu karena barang kiriman masih dalam proses pemeriksaan di bea cukai, Bapak POS akhirnya datang dengan bungkusan di tangannya. Begitulah gambaran sederhana sebuah transaksi impor barang kiriman ( consignment note ).

Pengertian Impor Barang Kiriman

Pengertian Barang kiriman menurut peraturan adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara POS/pengusaha jasa titipan (PJT) sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pos.

Mengambil contoh kegiatan pembelian barang dari luar negeri oleh Ayu. Pihak kantor pos sebagai pembawa barang/kurir disamping mengantarkan barang ke tempat tujuan, dia juga memberitahukan secara elektronik kiriman barang ini kepada pihak bea cukai.

Perdagangan Elektronik

Perdagangan elektronik (e-commerce) yang mencakup pemasaran, pembelian, penjualan barang/jasa dan penyebarannya berkembang begitu pesat. Hampir tidak batasyang nyata antar negara dan setengah mustahil bagi sebuah negara untuk menghalangi masuknya barang – barang dari luar negeri.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, diantara tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( bea cukai ) adalah pelaksanaan pemungutan pajak impor dan pengawasan atas barang impor. Serbuan impor barang kiriman ke Indonesia tentu saja menjadi perhatian serius bagi pihak bea cukai.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap impor barang kiriman, bea cukai memerlukan sebuah peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari – hari. Maka lahirlah ketentuan pemerintah melalui peraturan menteri keuangan dalam rangka mengatur kegiatan impor ini.

Ketentuan/Peraturan Impor Barang Kiriman

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari – hari, bea cukai bandara berpedoman pada peraturan impor barang kiriman sebagai berikut :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

Hal – Hal Yang Diatur Dalam Peraturan Impor Barang Kiriman

Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Kiriman

Penerima barang yang mendapatkan kiriman barang dari luar negeri berhak untuk mendapatkan pembebasan bea masuk jika nilai barang tidak lebih dari USD 75 ( tujuh puluh lima dollar US).

Pembebasan bea masuk yang dimaksud disini adalah untuk pengiriman per hari. Jadi jika Ayu mendapatkan kiriman lebih dari satu barang dalam satu hari, dia akan mendapatkan pembebasan bea masuk sepanjang total nilainya tidak melebihi USD 75.

Namun jika akumulasi nilai barang kiriman melebihi batas minimal, maka Ayu akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya. Dasar penghitungan pajak impor barang adalah total nilai barang kiriman yang diterima dalam satu hari.

Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Kiriman Kena Cukai

Setiap penerima barang yang mendapat kiriman barang dari luar negeri berupa barang kena cukai ( minuman beralkohol/rokok/hasil tembakaunlainnya ) berhak untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai dengan jumlah minimal per pengiriman sebagai berikut :

  • 40 ( empat puluh ) batang sigaret
  • 10 ( sepuluh ) batang cerutu
  • 40 ( empat puluh ) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya
  • 40 ( empat puluh ) mililiter hasil tembakau lainnya
  • 350 ( tiga ratus lima puluh ) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol

Dalam hal hasil tembakau lebih dari satu jenis, maka pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakai tersebut.

Jika barang kiriman baik berupa hasil tembakau maupun minuman mengandung etil alkohol melebihi batas pembebasan bea masuk dan cukai , maka atas kelebihan barang kiriman akan di musnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh PJT/POS yang bersangkutan.

Penanganan Barang Kirman Yang Termasuk Barang Larangan/Pembatasan

Jika barang kiriman adalah barang yang terkena regulasi barang yang terlarang/pembatasan, maka penerima barang wajib melengkapi barang dengan perijinan yang di butuhkan.

Petugas bea cukai memberitahukan kewajiban penerima barang atas kewajiban pemenuhan dokumen pelengkap melalui perantaraan PJT/POS yang bersangkutan.

Penerima barang wajib memenuhi kelengkapan dokumen perijinan yang diminta bea cukai sebelum pengeluaran barang.

Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean Barang Kiriman

Atas barang yang nilai pabeannya melebihi batas pembebasan bea masuk, di kenakan pajak berupa bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN Impor), pajak penghasilan dalam rangka impor (PPh pasal 22) dengan besaran tarif :

  • BM = 7,5 % (flat)
  • PPN = 10 %
  • PPH dengan NPWP = 10 %
  • PPH tanpa NPWP = 20 %

Penetapan tarif dan penghitungan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilau barang. Penetapan tarif bea masuk dikecualikan untuk barang kiriman berupa buku.

Pejabat bea cukai menertbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) dan menyampaikan kepada penerima barang melalui PJT/POS. SPPBMCP ini juga berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang.

Jika nilai pabean hasil penetapan pejabat bea cukai melebihi USD 1500 ( seribu lima ratus dollar US ), maka pejabat bea cukai akan melakukan pemberitahuan kepada penerima barang lewat PJT/POS :

  • Jika penerima barang adalah Non badan usaha, maka PJT/POS harus menyampaikan dalam Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK)
  • dan Jika peneriman barang adalah badan usaha, maka PJT/POS harus menyampaikan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pos wajib melunasi tagihan pajak yang tercantum dalam SPPMCP paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SPPMCP.

Bagi PJT, dia wajib melunasi pajak yang tercantum dalam SPPMCP paling lambat 3 ( tiga ) hari terhitung sejak tanggal penerbitan SPPMCP.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan kewajiban pembayaran tidak dilakukan, maka jaminan atas nama PJT/POS dapat dicairkan.

Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/ atau Pajak (SPPBMCP)

Permohonan pembetulan aras penetapan bea masuk, cukai dan/ atau pajak (SPPBMCP) dapat diajukan oleh penerima barang. Dalam hal lain, permohonan pembetulan dapat di ajukan olet PJT/POS dengan surat kuasa dari penerima barang.

Surat permohonan di tujukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai paling labat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya SPPBMCP.

Dan Kepala Kantor atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukia memtuskan atas permohonan surat pembetulan paling lama 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya surat permohonan pembetulan.

Pembetulan atas SPPBMCP meliputi perihal penambahan, pengurangan dan penghapusan tagihan pada SPPBMCP.

Entitas Dalam Impor Barang Kiriman

Dalam sebuah transaksi impor barang kiriman, kita bisa melihat setidaknya ada 4 pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas suksesnya jual beli ini yaitu :

1.Pengirim Barang/Shipper

Pengirim barang/shipper/eksportir adalah pihak yang mengirimkan barang. Dia bisa pemilik barang dalam bentuk badan usaha maupun perorangan yang mengirimkan langsung ke konsumen. Nama dan alamat pengirim barang harus tercantum dengan jelas pada dokumen pendukung seperti invoice, packing list serta pada saat pemberitahuan ke bea cukai dalam rangka proses pengeluaran barang.

2. Penerima Barang/consignee/importir

Penerima barang/consignee adalah pihak yang menerima barang. Dia bisa adalah penerima barang dalm bentuk badan usaha maupun perorangan. Nama dan alamat importir harus tercantum dengan jelas pada dokumen pendukung seperti invoice, packing list serta pada saat pemberitahuan ke bea cukai dalam rangka proses pengeluaran barang.

3. Pengusaha Jasa Titipan/Pos

Pengusaha jasa titipan/pos ( PJT/POS ) adalah pihak yang diamanahi oleh pemilik barang/penerima barang untuk mengirimkan barang pesanan ke penerima barang. PJT/POS juga bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan kepada bea cukai atas impor barang kiriman dan mengawal proses pemeriksaan pengeluaran barang. Contoh : DHL, TNT, Kantor Pos, UPS.

4. Bea cukai

Bea cukai sebagai penjaga pintu terdepan bangsa mempunyai wewenang memeriksa barang kiriman baik dari sisi pemberitahuan harga maupun kondisi fisik barang.

Pihak bea cukai berwenang menetapkan pembebanan kewajiban pajak atas barang impor dan meminta dokumen pendukung/perijinan barang impor.

Untuk menantau proses barang kiriman yang dilakukan pemeriksaan bea cukai, kita bisa melakukan tracking barang kiriman dengan memanfaatkan tool yang telah di sediakan bea cukai.

Jika ingin membaca Peraturan impor barang kiriman yang lengkap, Anda dapat membaca langsung atau mengunduh disini dan disini.

Atau jika ada komentar atau semisalnya dapat mengisi komentar dibawah postingan ini.

Semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required
This entry was posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dapatkan Gratis
E-BOOK BAGUS TENTANG PERSONAL DEVELOPMENT DAN MOTIVASI