Regulated Agent Indonesia

regulated agent indonesiaDalam konteks supply chain dan logistik, moda transportasi udara (air freight) menjadi pilihan karena pertimbangan kebutuhan waktu yang lebih cepat, meski harus mengorbankan cost yang relatif lebih mahal dan keterbatasan volume kiriman yang dapat diangkut. Proses penanganan kiriman kargo dan pos menggunakan moda transportasi udara memerlukan penanganan yang berbeda dan lebih ketat prosedur pengamanannya bila dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Untuk memastikan keamanan air freight-forwarding, maka perlu dilakukan pemeriksaan kargo & pos serta supply chain kargo & pos. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menunjuk perusahaan pengelola kegiatan Regulated Agent (RA) di Indonesia. Continue reading

Pengertian PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)

Pengertian PPJKSetiap perusahaan bisa melakukan hubungan dagang dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya. Salah satu hubungan dagang yang seringkali digunakan dalam dunia perdagangan ialah ekspor impor. Namun, tidak semua perusahaan tahu dan mau melakukan kegiatan ekspor impor secara independen. Hal berkenaan dengan proses customs clearance ekspor atau impor yang sulit, serta banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Maka dari itu, banyak perusahaan yang menggunakan jasa pihak yang sudah bidangnya untuk mempermudah proses tersebut. Pihak tersebut dikenal dengan nama PPJK yang memang bergerak di bidang penyelesaian urusan kewajiban kepabeanan secara mudah, cepat, transparan, terbuka, efektif, dan efisien. Continue reading

Pengertian Kargo

Pengertian KargoKebutuhan konsumen akan barang atau komoditas terus meningkat setiap waktu. Tidak hanya kebutuhan barang dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri; baik kebutuhan jumlah kecil maupun besar. Kebutuhan tersebut mendorong terjadinya suatu perdagangan antar negara yang membutuhkan sarana angkutan baik melalui udara, darat, atau laut. Maka dari itu, dibutuhkan usaha penanganan kargo. Continue reading

Tempat Penimbunan Sementara

tempat penimbunan sementaraTempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menuggu pemuatan atau pengeluarannya. Tempat penimbunan sementara berada dan disediakan di Kawasan Pabean dan tempat penimbunan sementara dikelola oleh pengusaha tempat penimbunan sementara. Selain sebagai tempat bagi barang untuk dimuat, tempat penimbunan sementara (TPS) juga diperuntukkan bagi barang ekspor atau impor yang belum menyelesaikan kewajiban pabeannya sesuai ketentuan Undang-undang Pabean. Pihak yang bertanggung jawab atas barang impor yang belum dilunasi dan ditimbun di TPS ialah Pengusaha TPS. Pihak tersebut bertanggung jawab atas bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean oleh importir. Sesuai dengan peraturan barang timbunan, jangka waktu penimbunan barang paling lama ialah 30 (tiga puluh) hari. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kepadatan barang di tempat penimbunan sementara dan waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut sudah dianggap cukup bagi yang berkepentingan untuk mengurus segala kewajiban untuk pengeluaran barang dari tempat penimbunan sementara. Jika barang yang ada di tempat penimbunan sementara tidak dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang ditetapkan maka barang tersebut dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai. Continue reading

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)

nomor identitas kepabeananNomor Identitas Kepabeanan atau NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pengguna jasa yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual. NIK bertujuan agar pengguna jasa kepabeanan dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan, misalnya untuk mengurus izin kegiatan ekspor atau impor. Kepemilikan NIK didapat setelah melakukan registrasi kepabeanan. Registrasi kepabeanan tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang telah disediakan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Nomor Identitas Kepabeanan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. Continue reading

ATA Carnet

ATA CarnetATA Carnet merupakan sistem yang disepakati setelah dilaksanakannya Konvensi ATA di Istanbul pada 30 Juli 1963, dan diotorisasi oleh International Chamber of Commerce, berupa perjanjian perizinan sementara atau paspor bagi perpindahan sejumlah barang tanpa membutuhkan surat jaminan, pajak maupun formalitas kepabeanan.

ATA Carnet adalah salah satu fasilitas perdagangan yang saat ini digunakan oleh mayoritas negara-negara di dunia untuk mempermudah lalu lintas barang dan jasa antar negara. Continue reading

Surat Keterangan Asal Barang

surat keterangan asal barang

Ketika anda mengisi modul pemberitahuan impor barang atau modul pemberitahuan ekspor barang ada kolom Surat Keterangan Asal Barang atau Certificate of Origin (COO) yang harus di input.

Kegiatan ekspor merupakan salah satu usaha yang memberikan kontribusi terhadap devisa negara dengan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ekspor lebih sulit dilakukan, karena orang atau perusahaan yang akan melakukan ekspor harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Surat Keterangan Asal Barang

Salah satu dokumen penting yang diperlukan untuk melakukan ekspor adalah Surat Keterangan Asal Barang (SKA) yang dalam bahasa asing disebut “Certificate of Origin (COO)”. Continue reading

Dapatkan Gratis
E-BOOK BAGUS TENTANG PERSONAL DEVELOPMENT DAN MOTIVASI