Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang
Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Kegiatan ekspor impor memiliki prosedur yang lebih rinci dan terstruktur daripada perdagangan lainnya.

Hal itu dikarenakan perdagangan ekspor impor termasuk pada perdagangan internasional yang artinya ada aliran barang dari dan ke negara lain.

Khususnya perdagangan impor memerlukan pengawasan yang ketat karena berkaitan dengan pengadaan dan pemasukan barang ke dalam negeri.

Sebelum barang diserahkan kepada importir, barang tersebut dicek oleh pihak-pihak yang berwenang; baik itu dokumen bawaan barang dan barangnya sendiri.

Salah satu dokumen barang dalam kegiatan impor ialah dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang memiliki peran penting dalam kegiatan impor ini.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Barang Impor (PIB) adalah pemberitahuan oleh importir atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self-assesment.

Dokumen-dokumen pelengkap PIB antara lin invoice, bill of lading atau airway bill, asuransi, packing list, dan dokumen lainnya. PIB memiliki kode dokumen B.C 2.0.

Dasar Hukum

Pengadaan dokumen Pemberitahuan Impor Barang atau PIB ini diatur dalam :

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/ BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011.

Importir hendaknya mengetahui jenis PIB yang akan disampaikan sebelum membuatnya.

Jenis Jenis Dokumen PIB

Adapun jenis-jenis PIB ada 3 (tiga) macam, antara lain:

  1. PIB biasa, ialah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan baik barang impor yang telah tiba maupun yang diajukan sebelum barang impornya tiba (prenotification).
  2. PIB Berkala adalah PIB yang yang diajukan untuk lebih dari sekali pengimporan dalam suatu periode, yang barang impornya telah dikeluarkan terlebih dahulu dari Kawasan Pabean.
  3. PIB Penyelesaian adalah PIB yang diajukan untuk sekali pengimporan setelah barang impor dikeluarkan terlebih dahulu dari Kawasan Pabean.

Untuk poin b dan c, umumnya digunakan untuk proses custom clearance di Kawasan Industri Berikat.

Setelah mengetahui jenis PIB apa yang akan disampaikan, importir harus melengkapi beberapa syarat administrasi yang diperlukan oleh pabean.

Dokumen Pelengkap PIB

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi sebelum melakukan penyampaian dokumen PIB kepada bea cukai ialah mempersiapkan dokumen-dokumen antara lain:

  1. Dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO)
  2. Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB
  3. Hasil pemeriksaan fisik barang oleh kepabeanan
  4. Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan SKA harus sesuai
  5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paling lambat pada saat penyampaian PIB
  6. Jika pengurusan PIB tidak dilakukan sendiri, importir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK)
  7. Importir wajib memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor yang ditetapkan oleh instansi teknis
  8. Dokumen PIB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Lembar asli untuk pengeluaran barang
  • Lembar kedua untuk BPS Jakarta
  • Lembar ketiga untuk Bank Indonesia bagian pengolahan data dan informasi ekonomi dan moneter.

Setelah syarat-syarat administrasi di atas telah disiapkan, maka importir dapat melakukan penyampaian PIB kepada pihak pabean.

Tata Cara Penyampaian PIB

Tata cara dalam penyampaian PIB sebagai berikut:

  1. PIB disampaikan dalam dua bentuk, yaitu dalam data elektronik pada sistem PDE dan pada formulir.
  2. Dokumen-dokumen PIB yang disampaikan pada Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan antara lain dokumen pelengkap pabean, bukti pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI. Dokumen tersebut disampaikan kepada pejabat di kantor pabean tempat pengeluaran barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah), SPJK (Surat Pemberitahuan Jalur Kuning), SPPB untuk jalur hijau. Sementara 5 (lima) hari kerja untuk SPPR untuk jalur MITA Prioritas dan jalur MITA Non Prioritas. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, penyampaian PIB berikutnya oleh importir yang bersangkutan tidak dilayani sampai dipenuhinya ketentuan.
  3. Bilamana segala ketentuan kewajiban pabean telah dipenuhi dan dilunasi, maka dapat dilakukan pengeluaran barang.

Selain PIB, terdapat istilah PIBT atau Pemberitahuan Impor Barang Tertentu yang mana merupakan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor secara sementara, seperti barang pindahan.

Barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang, dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *