Prosedur Impor Barang Secara Umum

prosedur impor barang bea cukai dari luar negeri
Prosedur impor barang. Dalam perdagangan internasional dikenal istilah ekspor dan impor. Kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor.

Dalam proses impor terdapat tahapan-tahapan atau prosedur impor yang harus dilalui. Hal itu dilakukan agar aliran barang dari luar neger ke dalam negeri dapat terkoordinasi secara efektif dan efisien.

Selain itu, barang dari luar negeri dapat segera terlacak keberadaannya.

Prosedur impor yang dilalui melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak importir, freight forwarder, PPJK, pihak pabean, eksportir dan pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.

Prosedur Dan Persyaratan Impor Barang

Pelaksanaan impor   akan berhasil jika masing-masing pihak (Importir dan eksportir) dapat memenuhi prosedur & persyaratan yang telah disepakati.

Prosedur impor yang akan dilalui pada kegiatan impor sebagai berikut:

  1. Importir dalam negeri dan Supplier di Luar Negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga barang atau komoditas yang akan diimpor. Ketika kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, maka dibuat perjanjian jual beli (sales contract). Maka status Supplier di Luar Negeri berubah statusnya menjadi Eksportir.
  2. Importir membuka Letter of Credit (L/C) ke Bank Devisa dalam negeri sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir.
  3. Bank Devisa Dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri rekanan Eksportir tentang pembukaan Letter of Credit (L/C). Setelah notifikasi diterima, Bank Korespondensi Luar Negeri mengonfirmasi dan menghubungi Eksportir perihal penerimaan pembayaran. Bank tersebutlah yang menjamin bahwa Importir sudah membayar sejumlah tagihan sesuai kesepakatan.
  4. Eksportir memesan tempat (space atau ruang) ke agen-agen pelayaran, dengan tujuan agar barang ekspor dapat dimuat dan dikirim oleh kapal menuju pelabuhan atau terminal.
  5. Supplier yang dalam hal ini sudah berganti sebagai sebagai Eksportir, menyiapkankan dokumen-dokumen Bill of Lading (B/L), invoice, packing list dan beberapa dokumen lainnya (bila dibutuhkan) seperti sertifikat karantina, Form E, Form D, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut lalu dikirimkan kepada Importir melalui faximile atau email. Sementara dokumen-dokumen original tersebut dikirimkan kepada Bank Korespondensi dan menarik weselnya. Sementara salinan dokumen-dokumen tersebut dikirim langsung kepada Importir melalui jasa kurir.
  6. Bank Korespondensi Luar Negeri menjadi perantara pengiriman dokumen original kepada Importir melalui Bank Devisa Dalam Negeri di negara Importir.
  7. Bank Devisa Dalam Negeri menyerahkan dokumen-dokumen original kepada Importir. Dokumen tersebut nantinya digunakan untuk mengambil barang atau komoditas pesanan di pelabuhan.
  8. Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke PPJK. PPJK menukar Bill of Lading (B/L) atau konosemen asli dengan Delivery Order (D/O) kepada agen perkapalan & membuat PPUD berdasarkan dokumen. Delivery Order berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut; yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan Delivery Order (D/O). Dokumen D/O tidak berpengaruh terhadap persediaan.
  9. Pembuatan/pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika Importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka Importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
  10. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
  11. Importir membayar ke Bank Devisa Dalam Negeri sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP.
  12. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE). Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE).
  13. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analyzing Point) terkait Lartas. Jika ada kesalahan maka PIB akan di-reject dan Importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB.
  14. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
  15. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP. Jika data benar akan dibuat penjaluran. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.
  16. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB
  17. Barang pesanan importir dikeluarkan dari daerah pelabuhan lalu diserahkan dan diterima oleh importir sehingga menjadi hak milik importir sepenuhnya.

Demikian prosedur impor barang secara garis besarnya.

Semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *