Sedikit Tentang Ekspor Barang

Hubungan perdagangan luar negeri sama halnya dengan perdagangan dalam negeri yaitu terdapat pembeli, penjual dan adanya transaksi jual beli.

Hanya saja dalam perdagangan luar negeri atau internasional, jual beli terjadi antar lintas negara.

Dalam perdagangan internasional, terdapat dua istilah perdagangan, yaitu ekspor dan impor. Kali ini, akan dijelaskan pengertian ekspor dalam perdagangan internasional.

Pengertian Ekspor

Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Orang yang mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut eksportir. Singkatnya, eksportir ialah pihak yang menjual barang dalam perdagangan internasional.

Perdagangan ekspor tergolong kegiatan yang mengandung resiko tinggi, karena eksportir dan importir berjauhan secara geografis, keragaman bahasa, kebiasaan dan hukum dalam transaksi ekspor impor.

Maka dari itu, untuk menjadi eksportir harus mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Eksportir dan diberi Angka Pengenal Ekspor (APE).

Setelah itu mereka diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam Surat Pengakuan tersebut.

Syarat Melakukan Ekspor

Secara umum persyaratan untuk bisa melakukan kegiatan ekspor adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Perusahaan dapat mengajukan permohonan melalui Departemen Perdagangan (Depdag), atau
  2. Memiliki Surat Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah non Teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, kegiatan perdagangan internasional mengalami pergeseran pusat kekuatan ekonomi.

Hal itu terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir.

Tujuan akhir MEA adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global.

Secara garis besar, MEA berkenaan dengan interaksi ekonomi dan perdagangan internasional yang mengharuskan setiap negara ASEAN untuk aktif dalam ekspor dan impor.

Di lain pihak, peranan ekspor Indonesia di pasar ekspor ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara Singapura, Thailand dan Malaysia; dimana kontribusi ekspor Indonesia terhadap ekspornegara ASEAN (untuk pasar ASEAN) baru mencapai 14,6 % di tahun 2011, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut memberikan sumbangan sebesar 44,2 %; 19,4 %; dan 18,8 %.

Dengan masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia akan berkesempatan untuk mengekspor ke berbagai negara. Namun di sisi lain, bila tidak siap, usaha local akan tergulung diterpa produk impor.

Dengan karakter seperti itu, persaingan tidak lagi semata-mata dalam konteks antar negara,tetapi juga antar daerah (region) dan bahkan antar individu.

Manfaat Kegiatan Ekspor

Manfaat kegiatan ekspor bagi perekonomian masyarakat indonesia adalah bertambahnya devisa negara.

Apkah cuma itu manfaat dilakukannya kegiatan ekspor ini??

Selain menambah devisa negara, kegiatan ekspor adalah sebagai wadah produsen dalam negeri untuk mengenalkan produknya ke luar negeri.

Lebih lagi jika produk tersebut merupakan barang baru dan belum ada pesaing, maka kondisi ini dapat menempatkan produsen tersebut sebagai market leader.

Hal itu dapat menjadi peluang besar bagi produsen atau negara produsen untuk memperbesar ekspansi pasar.

Selain dapat meningkatkan ekonomi dalam negeri, ekspansi pasar yang mengharuskan perluasan pabrik dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Kebijakan Di Bidang Ekspor

Sama halnya dengan impor, kegiatan ekspor harus diatur dalam sebuah kebijakan.

Kebijakan ekspor dalam perdagangan internasional bertujuan untuk mendukung perkembangan dan meningkatkan pertumbuhan ekspor dari suatu negara.

Kebijaksanaan perdagangan Internasional dibidang ekspor diartikan sebagai tindakan dan peraturan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Tujuan ini dapat dicapai melalui berbagai cara baik yang menyangkut perpajakan atau bentuk kebijakan lain.

Bentuk-bentuk kebijakan ekspor yang dilakukan pemerintah terhadap suatu komoditi sangat tergantung dengan kepentingan komoditi tersebut terhadap perekonomian suatu negara.

Misalnya kebijakan perpajakan dalam bentuk pengenaan pajak ekspor terhadap komoditi CPO Indonesia, dimaksudkan untuk menjaga stabilitas penyediaan bahan baku minyak goreng di Indonesia, sehingga tidak mengganggu stabilitas harga minyak goreng yang dapat merugikan konsumen.

Penetapan prosedur administrasi atau tatalaksana ekspor yang relatif mudah (sederhana), dan pemberian subsidi ekspor, dan pemberian sertifikat ekspor bagi perusahaan yang berprestasi juga merupakan bahagian yang dapat dilakuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor domestik.

Prosedur Ekspor

Dalam proses ekspor terdapat tahapan-tahapan atau prosedur ekspor yang harus dilalui.

Hal itu dilakukan agar aliran barang dari luar negeri ke dalam negeri dapat terkoordinasi secara efektif dan efisien.

Selain itu, barang yang dikirim ke luar negeri dapat segera terlacak keberadaannya.

Prosedur ekspor yang dilalui melibatkan berbagai pihak, antara lain pihak :

  • importir,
  • freight forwarder,
  • EMKL ( PPJK ),
  • pihak pabean,
  • eksportir
  • dan pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.

Pelaksanaan ekspor akan berhasil jika masing-masing pihak (eksportir dan importir) dapat memenuhi prosedur & persyaratan yang telah disepakati.

Menurut Hamdani (2003), terdapat prosedur utama dalam pelaksanaan ekspor yang harus dilalui, di antaranya yaitu :

1.Korespondensi

Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditas yang akan dijualnya.

Dalam surat penawaran kepada importir harus dicantumkan jenis barang, mutunya, harganya, syarat-syarat pengiriman, dan sebagainya.

2. Pembuatan kontrak dagang (sales contract)

Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir maka importir dan eksportir membuat dan mendatangani kontrak dagang atau sales contract.

Dalam kontrak dagang dicantumkan hal-hal yang disepakati bersama.

3. Penerbitan Letter of credit (L/C)

Setelah kontrak dagang ditandatangani maka importir membuka Letter of Credit (L/C) melalui Bank Korespondensi di negaranya dan mengirim Letter of Credit (L/C) tersebut ke Bank Devisa di negara eksportir.

Kemudian Bank Devisa yang ditunjuk memberitahukan diterimanya Letter of Credit (L/C) atas nama eksportir kepada importir.

4. Eksportir menyiapkan barang ekspor

Dengan diterimanya Letter of Credit (L/C) tersebut eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir.

Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam sales contract dan Letter of Credit (L/C).

5. Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB)

Selanjutnya eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bank Devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila barang ekspornya terkena pajak.

6. Pemesanan ruang kapal

Eksportir memesan ruang kapal dengan mengirim Shipping Intruction ke perusahaan pelayaran.

Perusahaan pelayaran melakukan pengecekan kesediaan ruang kapal, kemudian memberikan Delivery Order (D/O) untuk mengambil kontainer di depo kontainer yang ditunjuk.

Sedangkan jika kontainer berupa Less Container Load (LCL) barang dikirimkan ke Container Freight Station (CFS).

7. Pengiriman barang ke pelabuhan

Eksportir sendiri dapat mengirim barang ke pelabuhan.

Pengiriman dan pengurusan barang ke pelabuhan dan ke kapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang (freight forwarding/EMKL).

Dokumen-dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke pelabuhan dan ke kapal.

8. Pemeriksaan Bea Cukai

Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea Cukai.

Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor diperiksa juga oleh Bea Cukai.

Apabila barang dan dokumen telah sesuai dengan ketentuan maka Bea Cukai menandatangani pernyataan persetujuan muat yang ada pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

9. Pemuatan barang ke kapal

Setelah pihak Bea Cukai menandatangani PEB maka barang telah dapat dimuat ke atas kapal.

Segera setelah barang dimuat di kapal, pihak pelayaran menerbitkan Bill of Lading (B/L) yang kemudian diserahkan pada eksportir.

10. Surat Keterangan Asal Barang (SKA)

Eksportir sendiri atau freight forwarding atau EMKL/EMKU melakukan pemuatan barangnya dan mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila diperlukan.

11. Pencairan Letter of Credit (L/C)

Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir dapat ke bank untuk mencairkan L/C.

Bila At Sight L/C dokumen-dokumen yang diserahkan adalah B/L, Commercial Invoice, Packing List, PEB, dan lain-lain.

12. Pengiriman barang ke importir

Barang dalam perjalanan dengan kapal dari negara eksportir ke pelabuhan di negara importir.

Prosedur di atas merupakan prosedur ekspor yang dilalui ketika eksportir mengirimkan barang ke importir melalui laut.

Prosedur ekspor hampir mirip dengan prosedur impor, hanya saja barang yang dikirim datangnya dari dalam negeri ke luar negeri.

Dokumen-dokumen yang ada dalam prosedur ekspor juga sama dengan prosedur impor karena kegiatan ekspor dan impor merupakan satu aktivitas perdagangan yang saling bersinergi.

Demikian pembahasan seputar pengertian ekspor, syarat-syarat apa saja agar bisa melakukan ekspor, kebijakan ekspor serta prosedur ketika akan melakukan ekspor.

Sekian, semoga bermanfaat 🙂

Berlangganan dan Download E-Book Bagus

* indicates required

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *